PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Di indonesia sendiri pengertian pajak menurut undang-undang dan berbagai para ahli dalam perpajakan,yaitu

1.      Pengertian Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

2.      Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani.Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

3. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH.Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung    yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Indoensia memiliki Delapan hukum dasar perpajakan di Indonesia meliputi:

·         "Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp" Undang-undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-undang no.16/2000;

·         "Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh": Undang-undang No.7/1983, diubah dengan Undang-undang No. 17/2000;

·         "Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN/PPn BM ): Undang-undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000;

·         "Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB"): Undang-undang No. 12/1985 diubah dengan Undang-undang No. 12/1994;

·         "Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP") Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000;

·         "Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB") Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000;

·         "Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP": Undang-undang No. 14/2002;

·         "Undang-undang Bea Meterai/UU BM" pendek kata: Undang-undang No. 13 of 1985.

Ø Jenis Pajak di Inonesia terdiri dari 2 yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah

Pajak Negara                                                                                                                  Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

1.      Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

2.      Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

·         Pajak Provinsi terdiri atas:

a.     Pajak Kendaraan Bermotor;

b.     Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.     Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.    Pajak Air Permukaan; dan

e.     Pajak Rokok.

·         Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.     Pajak Hotel;

b.     Pajak Restoran;

c.     Pajak Hiburan;

d.    Pajak Reklame;

e.     Pajak Penerangan Jalan;

f.      Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.     Pajak Parkir;

h.     Pajak Air Tanah;

i.       Pajak Sarang Burung Walet;

j.       Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Unsur-unsur pajak yang terdapat dalam Pengertian Pajak, yaitu antara lain :

1.      Pajak dipungut harus berdasarkan peraturan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

2.      Pajak digunakan sebagai keperluan pembiayaan umum pemerintah (pembiayaan rumah tangga negara) dalam menjalankan dan menyelesaikan fungsi pemerintahan.

3.      Tidak diperuntukan untuk menerima imbalan atau ada kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4.      Sifat pajak dapat dipaksakan, dimana disebabkan pada suatu kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

5.      Pungutan pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Tarif Pajak

• 1.      Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif yang di sesuaikan angka maupun jumlah tetap. Tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menajdi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terulang tetap. Contohnya antara lain bea materai yang di gunakan sebagai bilyet giro maupun cek yang jumlahnya tidak ditentukan akan dikenakan bea materai denga tarif yang tetap sama

• 2.      Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif proporsional atau sebanding merupakan tarif yang berdasarkan jumlah presentase tetap dan tidak bergantung pada jumlah, melainkan sebagi dasar daqlam pengenaan dari pajak serta padakl yang harus dilunasi berdasarkan jumlah yang dibebankan akan selalu mengalami perubahan karena hal itu.Contohnya : PPN dengan jumlah sebagai presentase 10% yang dibebankan mengenai penyerahan yang dilakukan untuk suatu barang kena pajak

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatannegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

·         Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

·         Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

·         Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

·         Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

·         Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1.     Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak

2.     Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

3.     Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

·         Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

·         Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

·         Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

·         Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

   Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

   Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

·         Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:                  

·         Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

·         Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

·         Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Masyaraka Indonesia harus mempunyai yang namanaya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknnya. NPWP sendiri memiliki fungsi,yaitu:

1.       Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

2.      Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pelaksaan administrasi perpajakan

Setiap warga negara Indonesia yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak , atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana penjara paling sedikit enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau tidak kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.

Cara melakukan Penghapusan NPWP
penghapusan NPWP apabila:
1. Dilakukan permohonan pengapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli ahli waris nya apabila wajib Pajak sudah tiada memenuhi persyaratan subyektif dan atau obyektif sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan;
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
3. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
Format NPWP
NPWP terdiri dari 15 digit , yaitu Sembilan digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan enam digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
formatnya adalah sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X-XXX. XX
4.Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

·         Berdasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi:

1.     Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan.

2.     Pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya.

·         Berdasarkan jumlah yang harus dibayarkan, pajak dibedakan menjadi:

1.     Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan terbatas/unit lain.

2.     Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang/jasa yang dikenakan kepada pembeli.

3.     Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan bank dan sebagainya.

·         Pajak berdasarkan pungutannya dapat dibedakan menjadi:

1.      Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak/pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian didistrubusiakan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri.

1.     Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan/badan usaha lain yang modalnya/bagiannya terbagi atas saham–saham.

2.     Pajak siluman adalah pungutan secara tidak resmi/pajak gelap dan merupakan sumber korupsi.

3.     Pajak transit adalah pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Di indonesia sendiri hukum pajak dapat di bagi menjadi 2 ayitu:

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1.      Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar                                                                                                       Contoh : UU PH, UU PN, UU PBB, UU CK , UU KPB, UU BPTHB

2.      Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan,hukum ini memuat antara lain:

1.      Tata cara pelaksaan atau penyelengara ataupun prosedur penetapan suatu utang pajak

2.      Hak Fiskus untuk mengadaakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimnulkan utang pajak

3.      Kewajiban Pajak

Contoh Kasus mengenai Pajak :

            Saya mengambil kasus tentang Bank BCA karen menutut saya Bank BCA adalah bank tebesar di Indonesia yang mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan  bank bank yang ada di Indonesia,karena Bank BCA sudah mencapai kancah Internasional dan bank swasta terbedar yang sudah tidak asing di telinga seluruh masyarakat Indonesia dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memakai jasa dari Bank BCA, di layar televisi kita dapat melihat adanya kasus Bank BCA tahun 2014 lalu dengan sasarannya Hadi Poernama menjadi tersangka dan KPK sedang mengincar petinggi BCA.

KPK tidak tinggal diam dan terus mengembangkan perkara yang diduga merugikan negara hingga Rp 365 miliar ini pada pihak yang dianggap terlibat, dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang yaitu pasal 2 atau pasal 3. Dalam kasus ini  Hadi selaku Dirjen Pajak disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hadi Poernama diduga dengan wewenangnya memerintahkan Direktur Pajak Penghasilan (PPh) untuk mengubah hasil penelusuran dan kesimpulan Direktorat PPh terhadap permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan BCA, yaitu dari awalnya ditolak menjadi diterima

Penerimaan Pajak di Indonesia

Saya mengambil contoh adanya penerimaan pajak tahun 2012 adalah 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar 92,53 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12, 47 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%. Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak :

·         Pajak Penghasilan (PPh) Rp464,66 triliun

·         Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp336,05 triliun·

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp28,96 triliun

 Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkandengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp1.529,67 triliun.

                 Di Indonesia terdapat undang-undang khusus untuk Pajak Penghasilan, yaitu undang undang no 36 Tahun 2008, perubahan keempat aras undang undang nomor 7 Thaun 1983 tentang “pajak penghasilan” mengatur menegani Pajak atas penghasilan yang di terima atau di peroleh orang pribadi atau bada. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasiln terhdap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau di perolejnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh pengassilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajin Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang di terima atau di perolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk pengasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajina pajak subjektif dimulai atau berakhit dalam tahun pajak (Pasal 1)

v  4 kelompok Penghasilan

1.      Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan

2.      Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3.      Pengasilan dari modal, jasa dan sewa atau pengunaan dana

4.      Penghasilan lain-lain

v  Subjek Pajak Penghasilan (Pasal 2)

1.      Orang Pribadi

2.      Warisan yang belum dibagi

3.      Badan

4.      Bentuk usaha tetap

v  Tidak termasuk memasuki subjek Pajak Penghasilan (Pasal 3)

1.      Kantor perwakilan negara asing

2.      Pejabat pejawat perwakilan diplomatik

3.      Organisasi internasional yang di tetapkan menteri keuangan

v  Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 1)

1.      Premi Asuransi

2.      Iuran

3.      Laba Usaha

4.      Hadiah dari undian

5.      Gaji, Upah, Tunjangan, honorarium, Bonus , Komisi

v  Pengasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final (Pasal 4 ayat 2)

1.      Pengasilan berupa hadiah undian

2.      Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan

3.      Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya

v  Pengasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Pengasilan (Pasal 4 ayat 3)

1.      Warisan

2.      Harta

3.      Bantuan atau sumbangan

4.      Beasiswa

v  Penghasilan Kena Pajak/PKP (Pasal 6)

Bagi Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) . apda dasarnya terdapat 2 cara untuk menentukan besarnya pengasilan Kena Pajak, yaitu:

1.      Cara Biasa (cara pembukuan), dimana penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya contohnya biaya penyusutan dan amortisasi, natura di daerah tertentu, biaya lain seperti, biaya perjalanan, biaya dministrasi,magang dan pelatihan

2.      Dengan norma penghasilan neto

v  Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) merupakan penghasilan neto, yaitu hanya diberikan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebagai (WPDN). Sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undnag nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomotr 7 tahun 1883 tentang pajak penghasilan 

Kesimpulan

Kesimpulannya yang saya ambil dari artikel yang saya buat dan berdasarkan dari berbagai sumber yang saya dapatkan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah berpenghasilan harus mengikuti peraturan undang undang yang ada, diwajibkan untuk membayar pajak dan tidak lupa setiap warga negra yang membayar pajak harus memiliki NPWP sebagai identitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan adanya Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat menjadi acuan pada jalannya sistem perpajakan di Indonesia sehingga dapat berjalan dengan baik dan mudah, kita sebagai warga negara yang taat pada pertauran harus mengikuti peraturaran yang berlaku di negara kita selama kita masih tinggal dan menetap di negara Republik Indonesia

-modul tax Universitas Gunadarma

-http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

-http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak

-https://triyani.wordpress.com/category/pajak/artikel-pajak-pajak/

Nama : Aprilia Ekawati Jatiningrum

NPM  : 11213208

Tugas  : softskill pajak

Kelas   : 2EA05